Refleksi untuk Pendamping Desa: “Perencanaan Desa Beres, Dana Desa Cair?”

Paradigma Perencanaan Pembangunan Desa

Sudah dua tahun lamanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa berjalan sejak ditetapkan dan diundangkan. Meski sudah diundangkan bukan berarti sukses membumi dan publik memahami substansi perubahan pengaturan tentang desa dari aturan-aturan sebelumnya.

Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan desa adalah salah satu pokok bahasan dalam UU Desa yang disempurnakan dari model pengaturan sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU sebelumnya. Sebelum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa lahir, pemerintah telah mengenalkan perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat diketahui di UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Bab VIII pasal 150 s/d 154. Sayangnya, pengaturan tentang perencanaan pembangunan desa sama sekali tidak disinggung oleh UU No.32/2004 tersebut. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004.

Secara khusus, pengaturan secara teknis sistem perencanaan pembangunan desa juga diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sebagai contoh aturan tentang pelaksanaan musrenbang. Aturan teknisnya secara lebih rinci kemudian diatur di Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Permendagri ini memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam dokumen kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa pada akhirnya terbengkelai menjadi daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrenbangcam, forum SKPD dan musrenbangkab, usulan program prioritas dari desa selalu kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, kue APBD lebih banyak terserap untuk membiayai program-program daerah. Kalau toh ada proyek pembangunan di desa, desa hanya menjadi lokus proyek saja, bukan pelaksana apalagi penanggung jawab proyek.
Paradigma lama pembangunan desa didominasi model pendekatan intervensionis. Pendekatan ini menisbahkan desa sebagai obyek pembangunan. Konsep dan uang banyak mengalir dari pemerintah pusat ke desa. Desa menjadi lokasinya. Ada banyak program Kementerian/Lembaga yang masuk ke desa.

Contohnya, Program Bantuan Langsung Masyarakat (BPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). Kedua program tersebut memiliki coverage area dan dana yang luas. Data resmi yang dikeluarkan Konsultan Nasional PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 PNPM Mandiri bekerja di 34 provinsi, 505 kabupaten dan 6.914 kecamatan. PNPM MP bekerja di 33 provinsi, di 403 kabupaten dan 5.300 kecamatan. Total anggaran PNPM MP sebesar Rp7.599.200.000.000,- dari total PNPM Mandiri sebesar Rp9.745.762.550.000,-.

Sayang, pemerintah tidak memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola program/kegiatan dan dana dari program-program tersebut. Pemerintah desa dan masyarakat hanya menjadi secondary layer dari tim pengelola program yang terbentuk secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa.

Dalam skema sistem perencanaan perencanaan pembangunan desa, program-program Kementerian/Lembaga yang masuk ke desa mendistorsi perencanaan pembangunan desa. Mendasar pada regulasi SPPN di satu sisi desa diperintahkan menyusun perencanaan pembangunan desa yang diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah desa diperintahkan memobilisasi sumber daya desa menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa melalui forum-forum musrenbang sampai dengan terlibat dalam musrenbang kabupaten. Tapi di sisi lain desa tidak mendapatkan garansi atau jaminan anggaran pembangunan. Akibatnya, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakjelasan dukungan anggaran. Akhirnya, karena frekuensi kegagalan yang kerap kali ditemui ketika berjuang memasukan daftar usulan program/kegiatan desa ke dalam skema perencanaan pembangunan daerah, tingkat partisipasi desa di arena perencanaan pembangunan daerah kian menyusut. Distrust pada daerah membuncah dari desa.

Di samping terdistorsi karena kepentingan politik, lemahnya partisipasi publik di arena politik kebijakan perencanaan pembangunan disebabkan oleh penguasaan kewenangan merencanakan program yang tidak berpihak kepada desa. Karenanya, kelahiran UU No.6 Tahun 2014 berupaya menyempurnakan sistem perencanaan desa partisipatif sebelumnya. UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenanganya. Tidak hanya mengelola perencanaan program tapi juga mengelola dana pembangunannya.

Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, ada dua kewenangan yang dilegitimasi UU Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Beralaskan kewengan desa inilah, desa berhak menyelenggarakan dan menyusun perencanaan hingga penganggaran pembanguan sendiri tanpa harus bergantung pada sistem perencanaan pembangunan daerah. Malahan, bagi kementerian/lembaga yang hendak memasukkan programnya ke desa, maka harus merekognisi dokumen perencanaan desa sebagai dokumen yang harus diacu oleh pemerintah.

Penyerapan Anggaran (DANA DESA) Lambat?

Menurut informasi di beberapa mass media, hingga Agustus 2015, Dana Desa (DD) sudah 100 persen tersalurkan ke semua kabupaten. Artinya DD sudah ada di kas daerah. Tapi belum semua DD belum dicairkan ke desa. Penyebabnya, di satu sisi pemerintah desa belum bisa memenuhi prasyarat pencairan DD. Salah satu syaratnya, desa sudah harus memiliki dokumen perencanaan RPJMDesa, RKP Desa dan RAPBDesa. Ternyata, pada sisi yang lain pemerintah kabupaten belum juga mampu memenuhi kewajibannya.

Sebagai contoh di Kabupaten Tasikmalaya. Total Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah Rp101,3 miliar. Namun, hingga Agustus 2015 Dana Desa tahap 1 belum dicairkan ke desa yang berjumlah 351. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten setempat, belum cairnya Dana Desa ke Desa tersebut karena adanya kendala teknis di desa. Kendala teknis yang dimaksud pemerintah desa belum siap dengan dokumen yang disyaratkan untuk pencairan seperti proposal pengajuan dana desa, pakta integritas, RAPBDes dan RPJMDes. Tapi di pihak lain, pemerintah kabupatennya belum siap dengan regulasi teknis yang seharusnya ditindaklanjuti setelah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengeluarkan regulasi teknis turunan UU Desa.

Waktu terus berjalan, satu tahun anggaran 2015 pun akan berlalu. Paling tidak lima bulan lagi. Pelambatan daya serap anggaran dari DD tersebut tidak bisa disalahkan hanya pada satu kutub pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat pusat menjadi bagian penyebab tersendatnya proses pencairan, apalagi pembelanjaan DD di desa.

Tanpa memojokkan salah satu pihak, ada baiknya pertama, pemerintah desa bersama-sama masyarakat segera merampungkan dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana disyaratkan regulasi yang berlaku (misalnya Permendagri No.113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No.60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Permendagri No.22 Tahun 2015 sebagai penggatinya).

Kedua, Pemerintah kabupaten/walikota segera memenuhi kewajibannya, seperti menyiapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa, Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan dan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Ketiga, pemerintah pusat (Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, Kemendagri dan Kemenkeu) harus bisa bersinergi mencari terobosan, membuat kebijakan yang mengafirmasi percepatan realisasi pencairan dan pembelanjaan Dana Desa.[]

Refleksi untuk Pendamping Desa: “Perencanaan Desa Beres, Dana Desa Cair?”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.